Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus saat Kunjungan Kerja Reses ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara pada Jumat (25/7/2025). Foto: Anju/vel

PARLEMENTARIA, Kendari — Komisi XIII DPR RI menegaskan pentingnya optimalisasi dan transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor keimigrasian. Hal ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta kontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat daerah.

Pernyataaan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus saat melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara pada Jumat (25/7/2025). Pada kunjungan tersebut, Komisi XIII secara langsung berdialog dengan jajaran Kanwil Imigrasi guna mengevaluasi kinerja dan pengelolaan administratif, termasuk isu penting terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) dan PNBP.

“Provinsi Sultra ini memiliki lebih dari 100 perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Maka perlu dipastikan, apakah Kanwil Imigrasi telah menjalankan pengawasan secara profesional? Setiap TKA wajib memiliki izin yang sah dan dokumen administratif yang valid,” ujar Edison.

Namun, perhatian utama Politisi Fraksi PAN itu tertuju pada, belum disampaikannya data PNBP secara rinci dalam pemaparan yang disampaikan pihak Kanwil. Edison menilai, dengan banyaknya aktivitas industri dan perusahaan swasta di wilayah ini, potensi PNBP seharusnya cukup besar dan perlu dimanfaatkan secara maksimal.

“Saya belum melihat penyajian data lengkap terkait PNBP di Sultra. Padahal ini penting untuk menilai seberapa besar kontribusi penerimaan dari sektor imigrasi dan bagaimana pemanfaatannya. PNBP tidak boleh hanya menjadi angka administratif, tapi harus kembali ke masyarakat,” tegas Edison.

Legislator Dapil Banten ini juga mengingatkan bahwa pengelolaan PNBP keimigrasian harus mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Penerimaan ini, menurutnya, semestinya tidak hanya digunakan untuk operasional internal, tetapi juga diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dan program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat sekitar.

“Kanwil harus mampu memaksimalkan potensi PNBP dari dokumentasi keimigrasian dan menggunakannya untuk kepentingan daerah. Ini soal keberpihakan terhadap masyarakat,” pungkasnya.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya pengawasan Komisi XIII DPR RI terhadap kinerja lembaga-lembaga sebagai mitra kerja Komisi XIII DPR RI. Guna memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan dengan baik di daerah. (aas/aha)